Surat Kabar INVESTOR DAILY, 27 Desember 2004
JAKARTA – Pemerintah menegaskan, dua produk BBM tidak mengalami kanaikan harga karena tetap memperoleh subsidi. Dua produk tersebut yakni minyak tanah untuk kebutuhan rumah rangga dan solar untuk transportasi umum.
“Hanya minyak tanah kebutuhan rumah tangga dan solar untuk transportasi umum yang masih disubsidi, selain dua produk itu harganya akan dinaikkan,” jelas Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lin Arifin Takhyan di Jakarta, Minggu (26/12).
Menurut lin, opsi kenaikan harga BBM hasil kajian Departemen ESDM dengan rata-rata kenaikan berkisar 30-40% telah disampaikan ke presiden. “Memang, masalah ini sudah dibawa ke sidang kabinet, namun presiden belum memberikan persetujuan,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, saat ini biaya produksi BBM mengalami peningkatan seiring dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Dengan harga minyak mentah sebesar US$ 36 per barel, komponen minyak mentah untuk produksi BBM mencapai Rp 2.037 per liter, plus biaya pengolahan dan distribusi termasuk fee yang diberikan kepada Pertamina untuk kegiatan pengolahan da distribusi, biaya pokok BBM rata-rata mencapai Rp 2.800 – Rp 2.830 per liter.
Perlu Sosialisasi
Sementara itu, sejumlah kalangan menuntut pemerintah agar segera melakukan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat mengenai kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan tahun depan. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang akan timbul dari kebijakan tersebut.
“Pemerintah harus rasional dan sebisa mungkin sebelum BBM dinaikkan, melakukan sosialisasi agar masyarakat siap dan bersedia menerima keputusan itu,” kata pengamat ekonomi Aviliani.
Menurut Aviliani, pemerintahan baru memang harus mampu melakukan langkah berani yang tidak populis untuk menaikkan harga BBM. Pasalnya, kebijakan populis hanya akan menjadi bom waktu. “Yang diperlukan adalah langkah yang tidak populis tapi tetap profesional. Artinya dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi BBM bisa dikompensasikan untuk peningkatan kesejahteraan di sektor lain,” kata Aviliani.
Dia menambahkan, subsidi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Hal ini karena pihak yang menikmati subsidi hanya kalangan industri dan para penyelundup. Padahal, jumlahnya tidak sedikit dan sangat membebani APBN.
Sementara itu, pengamat migas Kurtubi mengatakan untuk 100 hari pertama dalam kepemimpinan SBY, memang sulit untuk menaikkan harga BBM. “Tapi sebisa mungkin dalam kurun waktu tersebut pemerintah melakukan sosialisasi, misalnya dana yang seharusnya untuk subsidi BBM akan dialihkan misalnya untuk infrastruktur,” katanya.
Pengurangan subsidi BBM, kata Kurtubi, tidak hanya untuk kalangan industri, juga untuk kelompok rumah tangga, walaupun dalam tahapan yang lebih panjang. Pasalnya, penghapusan subisidi ini penting untuk menghindari disparitas (perbedaan) harga yang tinggi, karena disparitas tersebut telah meningkatkan penyelundupan.
Hal senada dikemukakan Anggota DPR dari F-PAN Tjatur Sap to Edy. Menurut dia, jika pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi, pemerintah juga harus transparan menjelaskan kema-na dana subsidi itu dialokasikan. “Apakah kependidikan atau ke kesehatan, hal itu harus jelas,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta pada pemerintah agar pada saat melakukan pertemuan dan rapat kerja dengan DPR, hal itu dijelaskan secara lengkap. Dia menilai, selama ini pemerintah enggan memberikan komentar lebih jauh. Hal ini menurut dia merupakan pengingkaran terhadap DPR sebagai lembaga kontrol. “Jika tidak, Fraksi PAN akan mencabut dukungan kepada pemerintahan SBY” ujarnya.
Anggota fraksi PKB Ali Mudhoni menilai sikap pemerintah yang tidak amu bekerja sama dengan DPR ini dikawatirkan akan berbalik menghantam kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat dengan banyaknya pe-nolakan masyarakat atas kenaikan BBM dan elpiji. “Kalau dibiarkan terus bisa jadi umur pemerintah tidak lama lagi,” tegasnya. (eis/lim/imm)
Posted by tjatursaptoedy 