Harapkan perbaikan bak penampungan air yang layak

WawasanDigital.com, Senin, 30 Juli 2007

Warga Beran mulai beraktivitas

MUNGKID – Satu minggu pascapageblug yang melanda Dusun Beran, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, kehidupan warga dusun setempat berangsur-angsur normal. Sejumlah warga mulai melakukan aktivitas ber­ladang serta merumput untuk mencari ma­kan­an ternak. Sementara kegiatan belajar me­nga­jar yang sempat terhenti sekitar satu pekan juga mulai berjalan seperti sedia kala.

”Kegiatan belajar-mengajar telah berjalan se­perti semula, anak-anak sekolah kembali ma­suk sekolah seperti biasa,” kata Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngablak, Yu­lius Suparmo, pagi tadi.

Ia menambahkan, jumlah siswa SD Kanigoro 1 yang sempat ’li­bur’ selama seminggu, karena mengungsi bersama orangtuanya, se­banyak 125 siswa.

Terpisah, Kepala Dusun Beran, Yanto, mengatakan, aktivitas war­ga juga mulai berjalan normal. Ladang dan ternak yang sempat me­reka telantarkan karena musibah pageblug pekan lalu, kini mulai di­sentuh.

Tidak layak
Sementara itu masyarakat Dusun Beran, Desa Kanigoro, Ke­camatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yang sempat terserang wa­bah misterius, berharap bantuan perbaikan sejumlah bak penampungan air yang saat ini kondisinya sudah tidak layak lagi.

”Saat ini kebutuhan air bersih dipenuhi dari delapan bak penampungan yang tersebar di dusun,” kata Kepala Desa Kanigoro, Ga­dang Rintoko, saat menerima kunjungan anggota DPR RI, Ir Tjatur Sapto Edy, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Agna Susila, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Ma­gelang, Mashari, kemarin.
Gadang Rintoko mengatakan, Pemerintah Desa Kanigoro tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki saluran bak penampung yang rusak.

”Kalau gotong royong tenaga, masyarakat siap. Tetapi tidak ada dana untuk memperbaiki sarana air bersih,” katanya.

Menurutnya, proposal permintaan perbaikan bak penampungan di dusun itu sudah disampaikan pada Pemkab Magelang, beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 150 juta.

Hal senada dikatakan Camat Ngablak, Soedjarno SSos. Menurutnya, kebutuhan air bersih bagi warga saat ini berasal dari mata air yang berjarak sekitar tujuh km dan disalurkan melalui bak-bak penampungan. “Namun kondisi bak penampungan yang dibangun pada 1975 itu banyak yang rusak,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Tjatur Sapto Edy, dalam kesempatan itu berjanji membantu mengusulkan permintaan warga Beran untuk memperbaiki sarana air bersih melalui perubahan APBN 2007, Oktober nanti.

“Bila tidak memungkinkan akan diusulkan dalam APBN 2008. Saya akan membantu memperjuangkan perubahan APBN, karena ini merupakan kebutuhan mendesak,” kata anggota DPR asal Magelang itu.

Ia juga berharap Litbangkes Depkes dan Lembaga Laboratorium Eykman yang memeriksa penyebab kematian 10 warga Dusun Beran segera diketahui.

Pada kesempatan itu Tjatur Sapto Edy menyerahkan bantuan uang duka bagi masing-masing korban meninggal sebesar Rp 5 juta. ias/zal

Tjatur : Kunjunga ke Nuklir Korea Bukan Atas Nama DPR

Detikfinance.com, 28 Juli 2007

Jakarta – Tjatur Sapto Edy, anggota Fraksi PAN, termasuk salah satu dari sejumlah anggota DPR yang diundang Kementerian Ristek ‘belajar nuklir’ ke Korea Selatan. Menurut Tjatur, undangan ini mengatasnamakan pribadi, bukan DPR. Jadi, secara prosedural, tidak ada masalah.

“Kami ini diundang sebagai pribadi, bersama tokoh-tokoh masyarakat lain, dari PBNU, MUI Jepara, NU Jepara, Ketua KNPI, Romo Gerald Widyo Suwondo dari PGI, wartawan SCTV, dan lain-lain,” kata Tjatur kepada detikcom, Jumat (27/7/2007) malam.

Menurut Tjatur, orang-orang yang diundang ke Korea, terutama para anggota DPR, merupakan orang-orang yang memiliki kapabilitas. Tentang dana untuk pemberangkatan ke Korea ini, Tjatur tidak tahu. “Kami tidak tahu persis dananya dari mana. Tapi kata Kusmayanto (Menristek), dari APBN, Jetro dan Koica,” ujar anggota Komisi VII DPR ini.

Karena itu, bagi Tjatur, tidak ada yang salah dengan undangan ke Korea Selatan ini. “Undangan ini untuk mencari informasi untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya PLTN, kemaslahatan atau kemudaratannya seperti apa,” kata dia.

PLTN Patut Dipertimbangkan

Bagi Tjatur, PLTN patut dipertimbangkan sebagai energi masa depan. Pada tahun 2025, diperkirakan Indonesia akan membutuhkan energi 100.000 MW.

“Sekarang hari kita hitung. Kita akan memenuhinya pakai sumber apa? Minyak akan habis 13 tahun kemudian. Cadangan minyak kita saat ini hanya 4 miliar. Sementara pasokan gas juga tidak mencukupi,” kata dia.

Untuk energi listrik, sebenarnya pembangkit yang paling murah adalah PLTA. “Namun, kita ini tidak pandai menjaga kontinuitas air. Debit air di sejumlah waduk kita berkurang jauh, karena penggundulan terjadi di mana-mana,” tutur dia.

Karena itu, sebagai energi alternatif, PLTN perlu dicoba. Sebab, selain efisien, PLTN juga terbilang murah. “1 kg uranium bisa membangkitkan 50.000 KWH. Bandingkan dengan 1 liter BBM hanya bisa membangkitkan 4 KWH,” kata lulusan ITB ini.

Bila PLTN dibangun di Indonesia, maka seperti Korea, sosialisasi kepada masyarakat harus bagus. “Di Korea, saat nuklir mulai dibangun, juga ada penolakan dari masyarakat. Tapi, setelah dicoba, Korea pun berhasil. Pembangunan PLTN juga bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Tjatur.

Karena itu, Tjatur berharap rakyat Indonesia tidak menjadi rakyat yang minder. “Kita harus punya percaya diri. Nuklir ini merupakan amanah Bung Karno. Ternyata Bung Karno telah memiliki pandangan jauh ke depan, dia telah memikirkan energi di masa depan. Kita pasti bisa, tidak usah takut dengan kebocoran, asal standar operasi kita jalankan,” kata dia. (asy/asy)

 

Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Harga Minyak

SolusiHukum.Com, 12/07/2007
JAKARTA–SOLUSI: Komisi VII DPR menyepakati asumsi produksi minyak mentah satu juta barel per hari dalam APBN Perubahan 2007. Bersama itu juga disepakati harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$60 per barel.

“Produksi minyak mentah Indonesia hingga 30 April 2007 mencapai satu juta barel per hari. Jadi, kami optimistis hingga akhir tahun ini produksi minyak mentah juga bisa satu juta barel per hari,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi di Jakarta, Rabu (11/7) malam.

Target produksi minyak mentah itu sudah termasuk pemakaian minyak mentah buat injeksi uap lapangan minyak di Duri, Riau dan tukar gas ConocoPhillips dengan Chevron Pacific Indonesia atau dulu disebut pemakaian sendiri (own use) 50.000 barel per hari.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR, Tjatur Sapto Edy, Ismayatun, dan Effendi Simbolon mempertanyakan patokan harga ICP US$60 per barel. Mereka mengingatkan harga minyak mentah dunia yang masih tinggi. Tjatur mengaku khawatir asumsi ini terlalu rendah, sehinggga berpotensi membengkakkan defisit anggaran. Menurut dia, harga ICP antara US$61-US$62 per barel akan lebih aman dan mendekati kenyataan.

Tetapi, setelah Agusman mengetokkan palu skors selama beberapa menit, akhirnya seluruh anggota Komisi VII DPR yang hadir dalam raker menyetujui harga minyak US$60 per barel, seperti usulan pemerintah.

Menurut Purnomo, harga ICP itu merupakan perkiraan cukup konservatif dan aman. Sebab, selama Januari hingga Juni 2007, harga ICP tercatat US62,9. Dengan melihat kecenderungan tahun-tahun sebelumnya, yakni harga minyak dunia yang turun pada Agustus-September dan naik sedikit di akhir tahun, pemerintah memprediksikan ICP 2007 berkisar US$60-63. Akhirnya, diambil US$60 per barel yang dinilai cukup konservatif dan aman.

Patokan harga ICP itu penting artinya karena setiap penurunan satu dolar AS per barel, penerimaan negara juga akan turun US$400 juta per tahun atau Rp3,6 triliun dengan asumsi Rp9.000 per dolar.

Di sisi lain, subsidi BBM juga akan mengalami penurunan Rp2,5 triliun – Rp2,7 triliun apabila patokan ICP turun satu dolar AS. (*/SH-10)

DPR Sepakati Produksi dan Harga Minyak APBNP 2007

ANTARA News, 12

Jakarta (ANTARA News) – Komisi VII DPR menyepakati asumsi produksi minyak mentah sebesar satu juta barel per hari dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 60 dolar AS per barel yang diajukan pemerintah masuk dalam APBN Perubahan 2007.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi di Jakarta, Rabu malam.

Target produksi minyak mentah itu sudah termasuk pemakaian minyak mentah buat injeksi uap lapangan minyak di Duri, Riau dan tukar gas ConocoPhillips dengan Chevron Pacific Indonesia atau dulu disebut pemakaian sendiri (own use) sebesar 50.000 barel per hari.

Menurut Purnomo, produksi minyak mentah Indonesia hingga 30 April 2007 tercatat mencapai satu juta barel per hari.

“Jadi, kami optimis hingga akhir tahun ini produksi minyak mentah juga bisa mencapai satu juta barel per hari,” katanya.

Sebelum sepakat, sejumlah anggota DPR seperti Tjatur Sapto Edy,
Ismayatun, dan Effendi Simbolon mempertanyakan patokan harga ICP 60 dolar AS per barel mengingat harga minyak mentah dunia yang masih tinggi sekarang ini.

“Kami khawatir asumsi ini terlalu rendah, sehinggga berpotensi
membengkakkan defisit anggaran. Harga ICP antara 61-62 dolar AS per barel akan lebih aman dan mendekati kenyataan,” kata Tjatur.

Namun, setelah dilakukan skors selama beberapa menit, akhirnya seluruh anggota Komisi VII DPR yang hadir dalam reker setuju dengan harga minyak 60 dolar AS per barel seperti usulan pemerintah.

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, harga ICP sebesar 60 dolar AS per barel merupakan perkiraan yang cukup konservatif dan aman.

Menurut dia, selama Januari hingga Juni 2007, harga ICP tercatat
mencapai 62,9 dolar AS per barel.

“Dengan melihat kecenderungan tahun-tahun sebelumnya yakni harga minyak dunia yang turun di bulan Agustus-September dan naik sedikit di akhir tahun, maka kami prediksikan ICP 2007 berkisar antara 60-63 dolar AS. Tapi, kami ambil 60 dolar per barel yang cukup konservatif dan aman,” katanya.

Purnomo juga mengatakan, patokan harga ICP itu penting artinya karena setiap penurunan satu dolar AS per barel maka penerimaan negara juga akan turun 400 juta dolar AS per tahun atau Rp3,6 triliun dengan asumsi Rp9.000 per dolar.

Namun, lanjutnya, subsidi BBM juga akan mengalami penurunan Rp2,5-2,7 triliun apabila patokan ICP turun satu dolar AS per barel.(*)