RAPBN 2008 Miskin Stimulus, Kemiskinan Kian Serius

Suara-Karya, 20 Agustus 2007

JAKARTA (Suara Karya): Kebijakan yang dianut tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan bisa membuat RAPBN 2008 menjadi stimulus penggerak perekonomian dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Justru itu, kemiskinan dan pengangguran tetap masih akan menjadi masalah serius.

“Terlebih lagi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen terbilang ambisius karena tidak memperhitungkan potensi di lapangan, seperti kegiatan investasi di sektor riil,” ujar analis Standard Chartered Bank, Fauzi Ichdan, di Jakarta, kemarin. Pendapat hampir senada diutarakan ekonom Tim Indonesia Bangkiit Iman Sugema, pengamat ekonomi Sutrisno Iwantono, serta anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy dalam kesempatan terpisah.

Menurut Fauzi, target pertumbuhan sebesar 6,8 persen dikhawatirkan hanya bersifat politis serta tak memperhitungkan kondisi pasar. “Kami harapkan pemerintah tidak membuat target pertumbuhan ekonomi hanya untuk menyenangkan hati masyarakat,” ucapnya.

Seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang pleno DPR, Kamis pekan lalu, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2008 sebesar 6,8 persen. Itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksikan mencapai 6,3 persen. Pertumbuhan didorong antara lain oleh investasi dengan pertumbuhan 7,3 persen dan ekspor yang stabil tumbuh 9,4 persen.

Stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga dengan tingkat inflasi 6,0 persen, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan 7,5 persen, dan nilai tukar Rp 9.100 per dolar AS. Sementara proyeksi rata-rata harga minyak dalam RAPBN 2008 ini adalah 60 dolar AS per barel, dan produksi minyak (lifting) meningkat menjadi 1,034 juta barel per hari.

Menanggapi target-target itu, Tim Indonesia Bangkit (TIB) menegaskan, pemerintah harus mengubah pola pembangunan ekonomi konservatif ala Konsensus Washington demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kita tinggalkan kebijakan konservatif ala Konsensus Washington yang terbukti di banyak negara tidak membawa perbaikan ekonomi secara struktural,” kata anggota TIB Iman Sugema.

Iman mengkritisi pilihan kebijakan ekonomi pemerintah yang selama 40 tahun tak kunjung berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia melihat kebijakan pemerintah dalam mencari pendanaan APBN tetap melalui tiga cara, yaitu pemungutan pajak, utang luar negeri, dan privatisasi BUMN. Ini, katanya, sejalan dengan kebijakan Konsensus Washington.

“Tapi bila paradigma pembangunan ekonomi diubah, maka pilihan pendanaan APBN menjadi banyak dan memungkinkan pemerintah lebih aktif dalam pengelolaan ekonomi,” ujar Iman.

Dia menegaskan, pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dalam RAPBN dengan menitikberatkan kepentingan nasional, sehingga masyarakat luas dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Dia juga menyebutkan, kepentingan nasional di sektor perekonomian harus dijaga dan diprioritaskan. Misalnya subsidi pertanian dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Tjatur Sapto Edy menyatakan, angka lifting yang tercantum dalam RAPBN 2008 tidak realistis karena produksi minyak sekarang ini terus menurun. “Tidak akan mungkin ada tambahan produksi minyak sampai 84.000 barel per hari pada tahun depan,” katanya.

Menurut Tjatur, produksi berbagai lapangan minyak cenderung terus menurun, sementara lapangan baru tidak bisa diharapkan. Dia mencontohkan, produksi minyak Blok Cepu yang menjadi andalan pemerintah baru berproduksi mulai akhir tahun depan atau bahkan awal tahun 2009. “Tambahan minyak dari Blok Cepu pun hanya 10.000 barel per hari,” katanya.

Menurut Tjatur, kalaupun terjadi kenaikan lifting pada tahun depan, itu diperkirakan maksimal hanya 50.000 barel atau menjadi 1 juta barel per hari.

Di lain pihak, Sutrisno Iwantono menuturkan, dana bergulir untuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diberikan kepada yang benar-benar berhak. Penyalurannya juga jangan karena kepentingan politik. “Yang paling penting jangan ada moral hazard,” katanya. Iwantono setuju anggaran Kantor Menneg dan UKM diprioritaskan untuk program dana bergulir karena berdampak besar terhadap UMKM. Dana bergulir, katanya, memberikan efek ganda. Dengan sistem dana bergulir, jumlah usaha yang diberi dana akan dapat terus bertambah.

“Namun pelaksanaannya di lapangan perlu diawasi dengan baik. Ini agar jangan sampai dana tersebut bocor atau macet,” tutur Iwantono.

Sementara itu, mengenai pertanian, Iwantono mengatakan, sebaiknya Deptan berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan infrastruktur, terutama irigasi dan jalan. Ini karena banyak irigasi yang rusak sehingga mengganggu produksi pertanian.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat menilai, hampir tidak terjadi perubahan dalam sistem industri manufaktur di dalam negeri. “Padahal sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah tidak punya waktu lagi, karena hanya memiliki waktu tinggal satu setengah tahun. Pemerintah harus fokus pada sektor-sektor yang padat karya, seperti industri dan pertanian,” ujarnya.

Revitalisasi sektor pertanian, menurut Hidayat, sangat mendesak mengingat pertumbuhannya di bawah dua persen. “Itu kalau dikerjakan sekarang, perubahannya baru terasa pada tahun depan. Kendalanya adalah, program pemerintah tidak kreatif,” ujarnya. (Andrian)

Lawatan Dewan Segera

Tempo, 01 Agustus 2007

Itu sama saja dengan anggaran ganda.

JAKARTA — Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Darus Agap, menyatakan lembaganya siap mengusut kepergian beberapa anggota Komisi Energi dan Lingkungan ke Korea Selatan serta Jepang. Lawatan yang terkait de­ngan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir itu dinilai melanggar kode etik dan aturan Dewan.

“Itu sama saja (dengan) anggaran ganda,” kata Darus kemarin. Maksudnya, anggota Dewan tidak boleh menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang bukan untuk DPR. “Pemerintah dan DPR punya anggaran masing-masing. Kunjungan hanya boleh menggunakan anggaran DPR.”

Lawatan lima anggota Komisi Energi itu dilakukan atas undangan Kementerian Riset dan Teknologi. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan biaya perjalanan para wakil rakyat itu diambil dari sumbangan dua lembaga asing, yakni Korea International Agency dan Japan External Trade Or­ganization.

Mereka yang berangkat atas undangan Kus­mayanto itu adalah Zulkiflimansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Agusman Effendi dan Zainuddin Amali dari Fraksi Partai Golkar, serta M. Najib dan Tjatur Sapto Edy dari Frak­si Partai Amanat Nasional. Kusmayanto menegaskan undangan itu atas nama pribadi para anggota Dewan.

Anggota Badan Kehormatan lainnya, Muttammimul U’la, mengatakan pelanggaran etik ada kemungkinan terjadi karena lawatan ini dilakukan tanpa izin pemimpin Dewan. “Meski dikatakan itu undangan pribadi, kalau dibiayai pihak lain, prinsipnya harus diketahui dan izin pemimpin.”

Muttammimul mengatakan sejauh ini Badan Kehormatan belum melakukan tindakan apa pun karena DPR masih reses. Selain itu, kata dia, pihaknya harus menunggu pengaduan mengenai masalah ini dari pemimpin DPR ataupun masyarakat. “Badan Kehormatan baru bisa bergerak apabila ada pengaduan.”

Salah satu pemimpin Komisi Energi, Sutan Bathoegana, memastikan kepergian beberapa anggotanya ke Korea Selatan dan Jepang itu tanpa sepengetahuan Komisi. “Sosialisasi memang baik, tapi caranya tak elok,” katanya.

Sutan mempertanyakan status undangan yang bersifat pribadi, seperti yang dikatakan Kusmayanto. “Kalau mau mengundang, mestinya melalui Komisi. Nanti Komisi yang akan menentukan siapa yang berangkat,” ujamya.

Darus pun menegaskan para anggota Dewan yang ikut dalam lawatan itu tidak bisa mengatasnamakan pribadi. “Karena mereka pergi bersama mitra kerjanya di Komisi.”

Agusman Effendi menyatakan dirinya telah menjalani prosedur sebagai anggota DPR dalam memenuhi undangan Kementerian Riset dan Tek­nologi. Dia mengaku telah meminta izin pemim­pin Fraksi Golkar sebelum berangkat ke Korea dan Jepang. “Saya memenuhi undangan untuk mengetahui perkembangan nuklir,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Tjatur Sapto Edy. “Ini tidak main-main, tapi untuk membuka cakrawala tentang energi,” ucapnya. “Beberapa tokoh agama dan wartawan juga ikut.”

• AQIDA | KURNIASIH | IMRON ROSYID