GERAKAN HEMAT ENERGI DAN AIR

Media Indonesia, 10 AGUSTUS 2008

“Menuju Indonesia Sehat dan Ramah Lingkungan”

Di tengah masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati listrik (sekitar 45%), justru sebagian masyarakat yang lain belum menunjukkan kepedulian maksimal akan arti pentingnya listrik. Fakta itu terlihat dari sikap hidup boros dalam menggunakan energi listrik.

Bukan cuma itu, masyarakat juga masih boros dalam penggunaan air. Padahal, air bawah tanah yang terus disedot secara tidak terkendali memberi dampak negatif.

Menurunnya, debit air tanah mampu mempercepat intrusi air laut ke darat serta dapat menurunkan atau merembeskan tanah ke bawah sehingga lama kelamaan akan tenggelam oleh air laut.

Dampak dari pemborosan energi listrik, air, dan sumber daya lainnya tentunya akan memberi kerugian bagi generasi kita di masa mendatang. Mengingat pentingnya sumber energi dan air, pemerintah kemudian mencanangkan gerakan hemat energi dan air.

Dasar pelaksanaannya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air. Program nasional itu mencakup tiga komponen utama, yaitu listrik, bahan bakar minyak, dan air.

“Gerakan moral ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai ketua harian,” ujar Sekretaris Gerakan Hemat Energi dan Air Eddie Widiono Suwondo, Jumat (8/8).

Sebagai langkah awal, sejak Juni 2008, tim memutuskan untuk mulai menerapkan penghematan di 47 kantor pemerintahan di sekitar Jl Medan Merdeka, (kawasan Monumen Nasio­nal). “Pendingin ruangan (AC) adalah komponen terbesar dalam pemborosan listrik karena alat itu menyedot 60% dari pasokan listrik di perkantoran dan hunian,” ujar Eddie.

Karena itu, lanjut Eddie, penggunaan alat ini harus disiasati dengan mengatur temperatur tidak lebih rendah dari 25 derajat Celsius serta menggunakan pengatur waktu, timer untuk menyalakan dan mematikan alat ini.

Agar  kegiatan  ini   menyeluruh dilakukan di seluruh Tanah Air, sosialisasi pun di lakukan di daerah melalui gubernur dan para kepala dinas instansi. Untuk pengawasannya, di setiap kantor pemerintah akan dibentuk gugus tugas untuk mendorong pelaksanaan gerakan ini secara berkesinambungan.

“Beberapa daerah sudah memulai melakukan gerakan hemat energi dan air ini. Jawa Barat yang telah mencanangkannya pada 3 Juli dan DKI pada 5 Agustus,” papar mantan Direktur Utama PLN ini.

Bagi daerah yang tidak mampu memenuhi target penghematan, tim menetapkan memberlakukan prioritas pemadaman listrik untuk daerah itu.

Kurang pas

Pada bagian lain, Direktur Jawa Bali PLN Murtaqi Syamsudin mengakui penekanan kampanye hemat listrik hanya pada penghematan biaya dan cenderung ditujukan bagi pelanggan rumah tangga tampaknya kurang pas. Alasannya, masyarakat golongan itu sudah dapat memahami bahwa dengan menghemat penggunaan listrik akan mengurangi tagihan rekening.

Upaya itu umumnya secara otomatis dilakukan pada pelanggan rumah tangga golongan masyarakat bawah yang intensitas penggunaan listriknya terbatas.

Menurut dia, diperlukan penyadaran yang lebih intensif kepada masyarakat golongan menengah ke atas,  kelompok konsumen R2, dan R3 untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menghemat listrik.

Pada golongan masyarakat ini, sekadar isu hemat biaya menjadi kurang mengena karena dengan pendapatan yang memadai, bukan masalah besar jika mereka harus membay ar tagihan rekening listrik cukup besar.

Apalagi, meroketnya harga bahanbakar fosil ini tidak serta-merta menurunkan tingkat konsumsi.

“Karena itu perlu adanya kebijakan penerapan harga berbeda price signal untuk kelompok masyarakat seperti ini karena sesungguhnya mereka sudah tidak layak untuk menikmati listrik bersubsidi,” tandas Murtaqi.

la menambahkan, sudah saat masya­rakat menyadari betapa pentingnya berhemat energi listrik. Pasalnya, persentase listrik yang dibangkitkan dari pemakaian BBM atau energi tidak terbarukan cukup besar. Jumlah daya yang dibangkitkan PLN dengan menggunakan BBM mencapai 34 juta Mw, batu bara 30,6 Mw, gas alam 20 juta Mw, panas bumi 3 juta Mw, dan hydro 9,1 juta Mw.

Oleh karena itu, efisiensi penggunaan listrik merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar demi ketahanan energi nasional. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk tetap dapat menikmati listrik.

“Penghematan listrik juga berkorelasi dengan upaya penghematan BBM karena mayoritas pembangkit listrik PLN menggunakan BBM sebagai sumber tenaga. Penggunaan kendaraan non-BBM seperti sepeda selain meng­hemat BBM juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup,” papar Murtaqi.

Sementara itu, kebiasaan boros juga masih dilakukan berbagai elemen masyarakat dalam penggunaan air yang merupakan komponen vital kebutuhan primer manusia. Padahal, dampak negatifnya kini mulai terasa. Di Jakarta, misalnya, menurunnya kualitas cadangan air tanah ditandai dengan intrusi air laut dan penurunan permukaan daratan di beberapa wilayah seperti di sekitar Gedung Sarinah, Thamrin.

Gerakan hemat energi dan air juga mendapat dukungan penuh dari dunia usaha. “Energi listrik dan air adalah hal vital yang sering menjadi komponen produksi utama industri. Artinya, kami harus menggunakan listrik dan air ini sesuai kebutuhan karena menjadi bagian dari biaya produksi,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi.

Sebatas wacana

Di sisi lain, semangat dan kesadaran tentang hemat air dan sumber energi sampai saat ini masih sebatas wacana. Belum ada tindakan konkret dalam bentuk regulasi maupun implementasi yang menunjukkan bangsa ini serius ingin menghemat air dan berbagai sumber energi yang ada.

Ketidakseriusan tersebut, antara lain tampak dari tidak adanya aturan perundangan (UU) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan air dan sumber energi. “Yang ada hanya aturan-aturan yang bersif at ad hoc dan terus berganti dari waktu ke waktu,” kata anggota Komisi VII DPR dari F-PAN Tjatur Sapto Edy di Jakarta, Kamis (7/8).

Padahal, menurut Tjatur, penghemat­an air dan sumber energi merupakan salah satu tuntutan penting yang harus menjadi perhatian serius masyarakat dunia. Salah satu wujud keseriusan tersebut, yakni perlu adanya UU yang mengatur tentang perlindungan serta sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar.

Selain itu, sambungnya, kebijakan tentang konservasi sumber energi juga tidak berpijak pada arah dan tujuan yang jelas. Sebab, konservasi yang dilakukan selama ini kadang tidak memiliki kaitan langsung upaya perlindungan dan penyelamatan sumber energi.

la memberi contoh, kebijakan tentang ekspor batu bara yang mencapai 75%. Kebijakan tersebut memang akan membawa devisa besar bagi negara, tetapi konsekuensinya justru membuat harga pokok penjualan (HPP) listrik yang dikeluarkan PLN naik dua kali lipat. “Jadi kalau ekspor batu bara dikurangi, HPP listrik pun akan turun,” cetusnya.

Usul Elpiji 12 Kg Dapat Subsidi

jawa pos, 04 Juli 2008

JAKARTA – Kelangkaan di pasar menginspirasi Komisi VII DPR untuk mengajukan jalan tengah soal pengaturan harga elpiji 12 kg. Komisi bidang energi dan sumber daya mineral itu minta agar pemerintah segera mengusulkan subsidi harga elpiji 12 kg.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, subsidi untuk elpiji 12 kg bisa diusulkan karena bahan bakar alternatif itu menjadi kebutuhan utama masyarakat. ”Pemerintah bisa mengusulkan ke DPR agar dapat dibahas,” ujarnya kemarin (3/7).

Airlangga menyebut, kalau negara tak menyubsidi, perbedaan harga jual akan menyebabkan konsumen beralih dari elpiji 12 kg ke ukuran 3 kg. ”Itu akan mengganggu program konversi minyak tanah ke elpiji,” katanya. Program konversi dimaksudkan untuk mengurangi subsidi negara dan kampanye elpiji sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai Pertamina melanggar UU soal BUMN jika masih menyubsidi elpiji ukuran 12 kg. Dengan pemberian subsidi elpiji itu, Pertamina bisa rugi. ”Ini tidak dibenarkan. Apalagi, nilainya (kerugian) hingga Rp 6 triliun per tahun,” katanya.

Tapi, lanjut dia, jika elpiji 12 kg disubsidi negara, kerugian Pertamina sebesar Rp 6 triliun per tahun juga akan hilang dan setoran dividen ke pemerintah akan makin besar. ”Memang, seperti masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Namun, status elpiji 12 menjadi jelas, tidak lagi abu-abu,” tuturnya.

Tjatur menyebut, karena harga jual elpiji 12 kg di dalam negeri masih di bawah keekonomian, banyak badan usaha yang sebenarnya dapat izin berbisnis elpiji tidak mau masuk. ”Padahal, bahan bakar elpiji bukan lagi monopoli Pertamina,” katanya

Sejumlah perusahaan memang ikut berbisnis elpiji dengan merek, seperti Blue Gas dan My Gas. Tapi, belum bisa berkembang dengan baik.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, dalam pada jangka pendek pemerintah memang harus menetapkan harga jual elpiji 12 kg. ”Namun, ke depan pemerintah harus mengalokasikan subsidi meski mesti diperjelas dulu hitungannya secara transparan,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah segera menerbitkan tata niaga yang mengatur secara jelas konsumen elpiji 3 kg, 12 kg, dan komersial.

Sebelumnya, per 1 Juli lalu, Pertamina menaikan harga elpiji 12 kg dari Rp 51.000 per tabung menjadi Rp 63.000 per tabung atau dari Rp 4.250 per kg menjadi Rp 5.250 per kg. Harga jual elpiji kemasan 3 kg yang disubsidi negara tetap Rp 4.250 per kg.

Kenaikan harga elpiji itu didasarkan pertimbangan, harga pasar internasional mengacu pada CP (contract price) Aramco naik cukup besar. Saat harga di dalam negeri Rp 4.250 per kg yang ditetapkan pada 2005, harga elpiji CP Aramco sebesar USD 310 per metrik ton. Tapi, per Juli 2008, harga kontrak Aramco USD 950 per metrik ton atau naik 206 persen.

 

Usul Elpiji 12 Kg Dapat Subsidi

jawa pos, 04 Juli 2008

JAKARTA – Kelangkaan di pasar menginspirasi Komisi VII DPR untuk mengajukan jalan tengah soal pengaturan harga elpiji 12 kg. Komisi bidang energi dan sumber daya mineral itu minta agar pemerintah segera mengusulkan subsidi harga elpiji 12 kg.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, subsidi untuk elpiji 12 kg bisa diusulkan karena bahan bakar alternatif itu menjadi kebutuhan utama masyarakat. ”Pemerintah bisa mengusulkan ke DPR agar dapat dibahas,” ujarnya kemarin (3/7).

Airlangga menyebut, kalau negara tak menyubsidi, perbedaan harga jual akan menyebabkan konsumen beralih dari elpiji 12 kg ke ukuran 3 kg. ”Itu akan mengganggu program konversi minyak tanah ke elpiji,” katanya. Program konversi dimaksudkan untuk mengurangi subsidi negara dan kampanye elpiji sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai Pertamina melanggar UU soal BUMN jika masih menyubsidi elpiji ukuran 12 kg. Dengan pemberian subsidi elpiji itu, Pertamina bisa rugi. ”Ini tidak dibenarkan. Apalagi, nilainya (kerugian) hingga Rp 6 triliun per tahun,” katanya.

Tapi, lanjut dia, jika elpiji 12 kg disubsidi negara, kerugian Pertamina sebesar Rp 6 triliun per tahun juga akan hilang dan setoran dividen ke pemerintah akan makin besar. ”Memang, seperti masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Namun, status elpiji 12 menjadi jelas, tidak lagi abu-abu,” tuturnya.

Tjatur menyebut, karena harga jual elpiji 12 kg di dalam negeri masih di bawah keekonomian, banyak badan usaha yang sebenarnya dapat izin berbisnis elpiji tidak mau masuk. ”Padahal, bahan bakar elpiji bukan lagi monopoli Pertamina,” katanya

Sejumlah perusahaan memang ikut berbisnis elpiji dengan merek, seperti Blue Gas dan My Gas. Tapi, belum bisa berkembang dengan baik.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, dalam pada jangka pendek pemerintah memang harus menetapkan harga jual elpiji 12 kg. ”Namun, ke depan pemerintah harus mengalokasikan subsidi meski mesti diperjelas dulu hitungannya secara transparan,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah segera menerbitkan tata niaga yang mengatur secara jelas konsumen elpiji 3 kg, 12 kg, dan komersial.

Sebelumnya, per 1 Juli lalu, Pertamina menaikan harga elpiji 12 kg dari Rp 51.000 per tabung menjadi Rp 63.000 per tabung atau dari Rp 4.250 per kg menjadi Rp 5.250 per kg. Harga jual elpiji kemasan 3 kg yang disubsidi negara tetap Rp 4.250 per kg.

Kenaikan harga elpiji itu didasarkan pertimbangan, harga pasar internasional mengacu pada CP (contract price) Aramco naik cukup besar. Saat harga di dalam negeri Rp 4.250 per kg yang ditetapkan pada 2005, harga elpiji CP Aramco sebesar USD 310 per metrik ton. Tapi, per Juli 2008, harga kontrak Aramco USD 950 per metrik ton atau naik 206 persen.

 

Ketersediaan Bahan Bakar Alternatif Harus Pasti

Media Indonesia, 18 Februari 2008

Al Hilal Hamdi

Ketua Timnas BBN

TIDAK mudah mendorong dan memaksa produksi biodiesel berbasis sawit saat harga CPO jauh lebih tinggi daripada harga minyak mentah.

Secara logika, pengusaha   biodiesel akan lebih memilih mengimpor solar dengan harga US$100 per barel atau US$700-US$800 per ton saat ini daripada me­milih biodiesel dari sawit seharga US$1.200 per ton. Saat ini yang terjadi ialah bagaimana mendapat BBN murah dengan minyak goreng murah.

Pada awal program pengembangan BBN, dilontarkan, kalkulasi harga jual biodiesel berbahan baku CPO Rp4.500 per liter. Meski masih lebih tinggi daripada harga jual solar Rp4.300 per liter, pengusaha tertarik mengusahakannya dengan iming-iming insentif.

Tjatur Sapto Edy

Anggota Komisi VII-DPR

PEMERINTAH tidak memiliki kebijakan yang serius dan konsisten dalam pengem­bangan bahan bakar alternatif secara keseluruhan, tidak hanya BBN. Kebijakan terus berganti, dicontohkan saat harga mi­nyak tanah naik, keluar kebijakan briket batu bara, lalu bergantian konversi ke LPG.

Hanya  sekarang semuanya berjalan tersendat-sendat, dan tidak ada hasil yang konkret.

Khusus BBN, tidak adanya hasil nyata, disebabkan ketiadaan regulasi untuk insentif pengusaha, dan regulasi yang memaksa pembeli siaga seperti Pertamina dan PLN membeli BBN.

Apalagi, pemerintah tidak mau membagi sebagian subsidi BBM untuk pengembangan BBN. (Pia/E-1)

Bambang Trisulo

Ketua Gaikindo

 

KALAU pemerintah berniat menambah komposisi BBN, kita (industri otomotif) siap-siap saja. Paling pe­merintah hanya perlu memberikan subsidi 50% untuk converter-nya. Sementara itu, sisanya biar ditanggung pemilik kendaraan. Sejauh ini, tidak ada masalah bagi in­dustri otomotif jika harus menggunakan bahan bakar alternatif seperti BBN ataupun bahan bakar gas (BBG). Namun, pemerintah harus memastikan kesediaan bahan bakar alternatif tersebut. Jangan sampai pasokan tersendat. Kan dulu sudah ada taksi pakai BBG, tapi karena kurangnya distribusi BBG, malah jadi kesulitan mendapatkan bahan bakar. Jika pilihannya BBG, kendaraan harus memiliki dua tangki. Sebab, dikhawatirkan, jika pasokan BBG sulit

didapat, kendaraan masih bisa beroperasi. (Ant/E-3)

 

Panel Surya, Alternatif di Era Krisis Energi

Its.ac.id, 3 Maret 2007

Permasalahan global yang sedang marak diperbincangkan saat ini. Selain itu cadangan bahan bakar fosil seperti minyak bumi semakin menipis. Berpijak dari sinilah, BEM ITS dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa ITS (PIMITS) menggelar Seminar yang bertajuk Solusi Cerdas Di Era Krisis Energi di Gedung Perpustakaan Pusat ITS pada Sabtu (3/3) ini.

Perpustakaan Pusat, ITS Online – Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Dengan begitu panel surya bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif di era krisis energi seperti sekarang ini. Sebagai sumber energi alternatif, tentunya perlu diperhatikan bagaimana konsekuensinya jika nantinya diterapkan. Menyikapi hal ini maka BEM ITS dalam seminar yang diselenggarakannya mendatangkan pembicara dari tiga aspek yang berbeda yaitu dari kalangan pemerintah Ir Tjatur Sapto Edy, Ir Dian Pramono MEng dari PT Schneider Electric dan Ir. Agung Buiono dari akademisi.

Semakin langkanya bahan bakar fosil mendorong pemerintah untuk berusaha mencari solusi alternatif. ?Sudah saatnya kita beralih dari energi fosil ke EBT (Energi Baru Terbarukan) karena potensinya lebih besar dalam hal ini energi suryalah paling berpotensi,? terang Tjatur dalam penjelasannya. Tjatur juga menyebut energi matahari sebagai yang paling potensial. ?Bayangkan, Indonesia punya matahari yang terus bersinar sepanjang tahun,? tambahnya.

Sedangkan dari kacamata industri, Dian Pramono mengungkapkan bahwa sebenarnya potensi kedepan dari teknologi panel surya ini menjanjikan. “Di kawasan Singapura, Malaysia pengembangan ke arah sumber energi ini sudah dimulai dengan gencar-gencarnya,” ungkap pria yang akrab dipanggil pak Imo ini menambahkan.

Sebuah analogi antara panel surya dengan perkembangan komputer. Dulu, tahun delapan puluhan komputer yang dilihat adalah mereknya. Pada saat itu Bill Gates pengembang Microsoft mengatakan suatu saat pasti software-nya yang dipandang, dan bukan mereknya lagi. Ternyata benar, sekarang para user tidak memandang merek hardware tapi software-nya. “Begitu juga dengan panel ini sekarang gak begitu dipandang tapi pada saat minyak benar?benar habis maka pasti teknologi ini sangat bermanfaat,” terang Dian Pramono.

Sudut pandang pembicara yang berbeda dalam acara ini, menurut Gigih Adicita, ketua panitia seminar ini, dimaksudkan agar para peserta bisa membandingkan plus minusnya dari sumber energi berbasiskan panel surya ini jika ditinjau dari kacamata yang berbeda.

Dari acara ini diharapkan para peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa semakin peka dan bisa menyikapi dari fenomena global tentang krisis energi yang seperti sekarang ini. ?Acara ini juga sebagai salah satu upaya tidak lanjut dari penelitian mobil surya yang pernah dibuat oleh ITS beberapa tahun yang lalu,? kata Gigih. (@nx/rif)