Pertamina Bentuk Badan Pengelola Impor

18072008, Kompas, 18 Juli 2008

JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperbaiki proses pengadaan minyak mentah dan produk hasil olahan minyak mentah, PT Per­tamina membentuk badan pengelola impor.

Organisasi baru tersebut akan mengambil alih kewenangan pengadaan yang selama ini ada di direktorat pengolahan maupun niaga dan pemasaran. Agar lebih transparan, badan tersebut rencananya akan dipimpin orang luar PT Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, Kamis (17/7), seusai diskusi tentang keterbukaan impor minyak di Jakarta mengemukakan, pihaknya sedang mencari kandidat kepala badan pengelola tersebut. “Sudan dibentuk, anggotanya akan segera diumumkan,” ujar Ari.

Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Waluyo mengatakan, organisasi baru tersebut akan langsung bertanggung jawab kepada direktur utama di bawah pengawasan direktorat SDM.

“Dengan adanya organisasi ba­ru ini diharapkan proses impor minyak mentah, BBM, maupun elpiji bisa lebih transparan. Sebab, proses impor ini melibatkan uang yang besarnya ratusan triliun rupiah,” ujar Waluyo.

Pengadaan bahan bakar mi­nyak (BBM) di dalam negeri dipenuhi melalui produksi BBM dari kilang dan impor. Sekitar 60 persen kebutuhan minyak men­tah untuk kilang berasal dari pro­duksi dalam negeri, sisanya lewat impor.

Surat peringatan

Proses pengadaan minyak mentah maupun produk BBM oleh PT Pertamina dinilai membutuhkan banyak perbaikan, terutama mengenai transparansi pemilihan perusahaan yang memasok. Ari mengakui, dewan komisaris telah melayangkan surat pe­ringatan ketiga terkait belum beresnya prosedur impor.

Anggota Pansus Hak Angket BBM DPR, Tjatur Sapto Edy, mengatakan, tender pengadaan mi­nyak oleh Pertamina rawan penyelewengan karena tidak trans­paran.

“Mengapa Pertamina tidak mengimpor langsung dari produsen atau supplier yang benar-benar mempunyai minyak sendiri. Ada juga impor minyak mentah dari Timur Tengah yang dibeli Pertamina justru bukan dari negara asal, tetapi dari salah satu negara Asia yang bukan penghasil minyak,” papar Tjatur. (DOT)

Aroma Neolib di Bisnis Hilir Migas

Media Indonesia, 30 Juni 2009

Jajang Sumantri

Distribusi BBM bersubsidi oleh operator swasta harus dikaji ulang.

SETELAH sukses meliberalisasi sektor hulu migas yang kini dikuasai oleh perusahaan asing, kini target liberalisasi industri migas juga diarahkan ke sek­tor hilir.

Namun, caranya lebih santun dengan mengadopsi konsep neolib. Jadi, tidak seratus persen diserahkan ke swasta. Pemerintah masih terlibat melalui badan usahanya, Pertamina.

Seleksi pendistribusian BBM bersubsidi yang dibuka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pekan lalu dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan swasta baik asing maupun nasional untuk ikut serta. BPH Migas menyatakan ada 19 badan usaha yang telah menyatakan minatnya. Selain Pertamina, ada Petronas, Shell, Petrobas, dan Total Oil yang melalui anak usahanya di Indonesia menyatakan minat. Dari kalangan swasta nasional terdapat nama AKR Corporindo, Humpuss Trading, dan Medco Sarana Kalibaru.

Memang tender ini bukan yang pertama kali dibuka oleh BPH Migas. Tender sejenis telah terus dibuka tiga tahun terakhir, dan Pertaminalah yang selalu menang.

Tapi tender tahun ini membawa aroma berbeda di mana BPH Migas membagi wilayah distribusi nasional (WDN) lebih banyak yakni dari 4 WDN menjadi 14 WDN. Dengan WDN yang lebih banyak berarti luasan WDN yang harus dilayani lebih sempit. Sehingga membuka peluang bagi kompetitor Pertamina untuk bersaing dengan Pertamina yang kini melayani distribusi BBM dari Sabang hingga Merauke. Di mata Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, langkah pemerintah melalui BPH Migas itu harus dikaji ulang. Salah satu hal yang harus dicermati terkait dengan penggunaan dana alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk subsidi BBM.

“Meski perusahaan asing memakai nama Indonesia, mereka tidak pantas menyalurkan BBM bersubsidi karena BBM bersubsidi itu subsidinya memakai uang dari APBN,” kata Pri Agung, kemarin.

Jika badan usaha kegiatan hilir milik asing yang ditunjuk sebagai distributor BBM ber­subsidi, penggunaan APBN tersebut tidak sesuai tempatnya.

“Alokasi APBN itu hanya diperuntukkan bagi institusi pemerintah. Swasta saja tidak pantas, apalagi perusahaan asing,” kritiknya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan amat berisiko apabila pendistribusian BBM bersubsidi melibatkan asing. “BBM bersubsidi tidak boleh jadi alat bisnis. Pemerin­tah harus rhelihat kepentingan yang lebih luas yakni sosial, politik, dan keamanannya.”

Jadi, tidak tepat apabila BPH Migas menenderkan secara terbuka.

Harus dipaket

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menyatakan DPR masih akan terus mengkritik usulan tambahan pembagian WDN dari 4 menjadi 14 itu.

“Kita tidak ingin penambahan WDN ini sekadar mengakomodasi keterlibatan pemain swasta non-Pertamina dalam pendistribusian BBM bersub­sidi,” ujar Tjatur.

Menurut Tjatur, meski beralasan pengembangan WDN dan pembukaan kesempatan pemain non-Pertamina tersebut untuk lebih memeratakan sebaran BBM bersubsidi, BPH Migas harus mensyaratkan ten­der dalam bentuk paket.

“Supaya daerath yang tinggi dan yang masih minim konsumsi BBM-nya dijadikan da­lam satu paket, supaya peru­sahaan tidak berorientasi hanya mengejar daerah yang untung,” ujar Tjatur.

Selain itu, imbuh Tjatur, harus ada jaminan pemain non-Pertamina mau masuk ke daerah yang belum memiliki infrastruktur pendistribusian dari mulai rantai pasokan hingga sarana pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang memadai.

“Operator tersebut harus me­miliki fasilitas atau infrastruktur angkut darat dan laut, sarana timbun, ketahanan stok BBM, dan jaringan lembaga penyalur yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Tjatur.

Dengan besaran alpha yang kini diusulkan dalam bentuk nominal Rp563,57-Rp571,89 (asumsi harga minyak Indo­nesia US$45-US$60) pihaknya akan mengawasi supaya besa­ran alpha tersebut diterapkan secara proporsional.

“Jangan sampai disamaratakan antara daerah yang murah distribusinya dan daerah yang masih mahal. DPR belum akan menyetujui WDN ini sebelum ada jaminan penambahan WDN ini memang tidak seka­dar bagi-bagi daerah distribusi kepada operator non-Pertami­na,” pungkas Tjatur.

(Ant/E-2)

jajang@mediaindonesia.com

Menguji Nasionalisme Donggi-Senoro

Republika Online, 29 Juni 2009
Hasil produksi Donggi-Senoro untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di dalam negeri.

Polemik proyek gas alam cair (LNG) Donggi-Senoro bermula dari perintah Wapres Jusuf Kalla untuk mengalihkan hasil produksi proyek yang berlokasi di Sulawesi Tengah itu.

Tidak sesuai dengan head of agreement (HoA) semula yang disepakati untuk ekspor, Wapres justru menginginkan produksi gas Donggi-Senoro dialokasikan bagi konsumsi dalam negeri.

Pertimbangannya dipengaruhi paparan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita H Legowo, yang menyebutkan bahwa Indonesia diproyeksikan mulai defisit gas dalam skala besar, yakni 500 MMscfd mulai 2011.

Defisit baru bisa diatasi pada 2015 melalui pemanfaatan gas-gas tidak konvensional, seperti gas metana dan batu bara. ”Itu kalau gas metana jalan. Kalau tidak, defisit bisa terjadi dalam jangka waktu lebih lama,” kata Wapres Kalla menyela paparan Evita, awal bulan ini.

Pekan ini, sikap Wapres tak berubah. ”Memang ada surat dari PT Pertamina dan PT Medco, tapi tidak akan memengaruhi sikap saya. Kecuali ada orang yang mengubahnya,” kata Kalla, Kamis (18/6) lalu.

Sebelumnya, Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, meminta Wapres untuk menyetujui gas Donggi-Senoro bisa diekspor ke Jepang. Namun, ancaman defisit gas itu membuat Kalla memutuskan hasil gas blok Donggi-Senoro dialokasikan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

”Kita tak bisa ekspor kalau kebutuhan dalam negeri masih kurang,” kata Kalla. Dengan alasan itu, Wapres tetap dengan keputusannya semula, meski untuk kontrak lama tetap seperti apa adanya.

Wapres mencontohkan kontrak ekspor gas Tangguh dan lainnya tetap dijalankan. ”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah setuju,” tambah Kalla.

Dan memang, hingga kini, antara pemerintah dan konsorsium PT Donggi-Senoro LNG –perusahaan patungan Mitsubishi (51 persen), Pertamina (29 persen), Medco (20 persen)– masih berdebat mengenai harga gas.

Karen mengatakan, harga gas Donggi-Senoro sudah dinaikkan dari harga semula, yang 2,8 dolar AS per MMBTU. ”Tapi harga sekarang 2,8 dolar AS ditambah 3 sen atau 3, 1 dolar AS per MMBTU. Saya kira pemerintah menanggapinya dengan positif, meski sales appointment agreement (SAA) belum dikeluarkan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Rencananya, produksi Donggi-Senoro sudah dijual pada 2012. Harga yang berlaku ditetapkan berdasarkan harga minyak mentah yang berlaku saat itu.

Saat ini, harga gas memang rendah. Tapi pada 2015, dengan asumsi harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, maka harga gas bisa di atas enam dolar AS per MMBTU. ”Tapi harga ini masih lebih tinggi jika dibandingkan harga pada kontrak LNG Fujian dan Posco,” katanya.

Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), R Priyono, mengungkapkan, harga jual LNG Donggi-Senoro menggunakan batas bawah yang diusulkan Mitsubishi. Alasannya, harga minyak mentah fluktuatif.

Dengan harga batas bawah, harga jual LNG Donggi-Senoro tidak akan turun ketika harga minyak dunia turun. Mitsubishi juga pernah mengajukan harga 3,8 dolar AS per MMBTU dengan asumsi harga minyak 40 dolar AS per barel.

Tapi Pertamina dan Medco telah mencapai kesepakatan harga dengan PT Donggi-Senoro LNG sebelumnya. Mengenai kewajiban memasok untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 25 persen dari proyek gas, Priyono menjelaskan, Pertamina sudah menjamin akan memenuhinya.

”Kami tinggal meminta kepastian waktu dan dari mana Pertamina akan mengirimkan gas itu,” katanya. Namun, ujar Priyono, karena diputuskan hasil gas Donggi-Senoro untuk kebutuhan domestik, semua aspek pengembangan, termasuk harga akan kembali dievaluasi.

Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, mengaku belum menerima tawaran harga gas jual dari konsorsium Donggi-Senoro LNG. Karenanya, pemerintah belum bisa menyatakan setuju atau tidak atas harga jual itu. ”Permintaan persetujuan harga belum masuk masuk ke meja saya,” katanya.

Apakah Menteri ESDM segera akan mengeluarkan SAA untuk harga gas ke Donggi-Senoro LNG karena konsorsium sudah memenuhi enam syarat pemerintah, Purnomo mengatakan, ”Menteri ESDM tak pernah mengeluarkan SAA. SAA bukan Menteri ESDM yang mengeluarkan.”

Batas akhir HoA memang pada 31 Maret 2009 lalu. Tapi, katanya, itu persetujuan business to business di antara konsorsium, bukan dengan pemerintah. ”Kalau business to business tidak ada urusannya dengan pemerintah.”

Memang, kata Purnomo, pemerintah belum memberikan keputusan apa pun karena proses jual beli gas Donggi-Senoro bersifat bottom up. ”Kami tidak bisa memutuskan. Sebab kalau ada apa-apa, saya akan ditanya.”

Terkait isu pembatalan pembelian gas Donggi-Senoro karena HoA telah terlewati, Purnomo menjelaskan, deal antara Chubu Electric dan Kansai Electric itu dengan konsorsium Donggi-Senoro LNG. ”Pemerintah tidak tahu deal itu. Yang kami tahu seluruh aturan pengembangan blok Donggi-Senoro harus dipenuhi dan diselesaikan pengembang gas Donggi- Senoro,” katanya.

Evita Legowo menyatakan, pemerintah hingga kini belum menyetujui harga gas Donggi-Senoro sebesar 3,1 dolar AS. ”Kami juga tidak mengeluarkan SAA untuk itu saat ini,” katanya.

Jika benar memang pada tahun mendatang Indonesia bakal mengalami defisit gas, dan keputusan ditetapkan agar hasil produksi Donggi-Senoro untuk kebutuhan dalam negeri, mari kita lihat apakah nasionalisme di sini lolos ujian?

Pemerintah Diminta Tegas

Berlarut-larutnya penetapan harga gas Donggi-Senoro, membuat Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, kesal juga. Pri meminta pemerintah tegas mengambil keputusan.

Jika pemerintah tak setuju dengan harga yang disepakati oleh konsorsium Donggi-Senoro LNG sekarang, harga harus segera dinegosiasi ulang. ”Jangan dibiarkan harga mengambang begitu saja,” katanya.

Menurut Pri, tidak ada hubungan antara kesepakatan harga gas Donggi-Senoro dengan enam syarat yang diajukan pemerintah yang belum dipenuhi konsorsium Pertamina-Medco-Mitsubishi tersebut, yang membuat pemerintah belum menyetujui harga gas.

”Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan secara paralel,” paparnya. Sebab, bila tak segera diputuskan, bisa mengganggu iklim investasi di sektor minyak dan gas.

Harga gas Donggi-Senoro sebesar 3,1 dolar AS per MMBTU, terang Pri, sebenarnya tidak terlampau jelek, tapi juga tidak terlalu bagus. Pada acuan harga yang sama, pembeli domestik, misalnya PLN, di tempat lain mampu membeli gas di atas harga empat dolar AS per MMBTU.

Terkait keputusan Wapres Jusuf Kalla yang menginginkan gas Donggi-Senoro seluruhnya untuk domestik, Pri menilai itu positif. Tapi untuk mewujudkannya, sangat tergantung pada keberanian dan ketegasan pemerintah untuk memutuskannya.

”Terus terang, dalam kasus ini Wapres agak terlambat karena proses negosiasi bisnis gas Donggi-Senoro sudah berjalan terlampau jauh sampai pada hampir kaputusan final bahwa peruntukan gasnya hanya untuk ekspor,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edi, menambahkan, sebaiknya pemerintah tidak perlu menyetujui harga gas alam cair untuk buyer dari Jepang, yaitu Chubu Electric dan Kansai Electric. Buyer asing harus mengikuti prosedur kita.

”Kita yang memiliki negara. Kalau mereka tidak mau mengikuti prosedur, kita tidak usah takut jika mereka tidak jadi beli sebab domestik juga membutuhkan gas.” dya

Minyak Melejit Subsidi BBM Bengkak Rp 48 T

Wartaone.com, 13 Juni 2009
Jakarta - Terus melambungnya harga minyak mentah dunia memberikan tekanan sangat besar pada postur subisid BBM pada APBN 2009. Jatah subsidi 2009 yang hanya Rp 24,5 triliun dipastikan bakal membengkak hingga Rp 48 triliun sampai akhir tahun.

“Kalau dalam beberapa bulan ke depan hingga Desember harga minyak terus stabil diatas US$ 60/barel saja, maka total subsidi BBM akan membengkak hingga Rp 48 triliun dari jatah subsidi sekarang Rp 24,5 triliun dengan asumsi ICP US$ 45/barel,” demikian dikatakan Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi kepada WartaOne.com di Jakarta, Sabtu (13/6) sore.

Menurut Tjatur, hingga akhir bulan kemarin, total subsidi yang telah terpakai sudah menjadi Rp 13 triliun dari angka Rp 24,5 triliun. “Hitung-hitungan saya, subsidi bisa bengkak jadi Rp 48 triliun,” ujarnya.

Keadaan ini dapat terlihat dari terus membengkaknya ongkos keekonomian BBM dalam negeri. Ongkos keekonomian BBM atau dikenal dengan ongkos produksi ditambah alpha pengiriman 8% sudah melebihi cadangan subsidi untuk setiap 1 liter BBM.

“Harga keekonomian BBM sekarang, premium Rp 5.600/liter, Solar Rp 5.200/liter, dan Kerosene Rp 5.000/liter,” jelasnya.

Ia menambahkan, keadaan ini tidak serta-merta membuat APBN dalam negeri jeblok. Masih ada harapan dari penerimaan total di sektor migas, asalkan target lifting 960 ribu barel per hari (bph) bisa tercapai.

Sementara itu harga jual BBM masih tetap, Premium masih tetap Rp 4.500/liter, Solar Rp 4.500/ liter dan minyak tanah tetap Rp 2.500/liter.

Artinya, saat ini pemerintah sedang menanggung besaran subsidi Premium sebesar Rp 1.100/liter, Solar Rp 700/liter, dan Kerosin (Minyak tanah) Rp 2.500/liter. (ars/asa)

Belum Saatnya Harga BBM Naik

Kompas.com, 12 Juni 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak mentah dunia yang terus melambung tinggi belum bisa dijadikan acuan untuk menaikkan harga bahan bakar (BBM) dalam negeri. Kecuali kalau harga emas hitam itu terus naik hingga akhir tahun.

Demikian pendapat Anggota Komisi VII (Komisi Perminyakan) DPR RI Tjatur Sapto Edi, Kamis (11/6), ditanya dampak naiknya harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir. “Kita tunggu sampai akhir tahun. Jadi untuk saat ini harga BBM belum perlu dinaikkan,” kata Tjatur.

Harga minyak mentah light sweet untuk Juli sudah menyentuh 72,68 dollar AS di Bursa Komoditas New York Mercantile Exchange.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan rata-rata ICP (Indonesian Crude Price/harga minyak Indonesia) hingga akhir Mei masih di kisaran 50 dollar AS per barrel. “Selama rata-rata ICP di bawah 65 dollar AS per barrel maka APBN masih aman jadi tambahan penerimaan migas masih lebih besar dibandingkan tambahan subsidinya,’ kata Pri Agung kemarin.

Pengamat Ekonomi Indef Ikhsan Modjo memprediksi hingga dua atau tiga bulan ke depan atau hingga harga minyak dunia masih menyentuh angka 110 dollar AS per barrel maka harga BBM belum akan naik. “Masih aman. Kalau naik di atas 110 dollar AS per barrel baru bahaya,” katanya.

Akhir Tahun Kemungkinan Harga BBM Naik

Banjarmasin Post.co.id, 11 Juni 2009

JAKARTA, KAMIS - Harga minyak mentah dunia (crude oil) yang terus melambung tinggi belum bisa dijadikan acuan untuk menaikkan harga bahan bakar (BBM) dalam negeri. Kecuali kalau crude terus naik hingga akhir tahun.

Demikian pendapat Anggota Komisi VII (Komisi Perminyakan) DPR RI Tjatur Sapto Edi, Kamis (11/6), ditanya dampak naiknya harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir. “Kita tunggu sampai akhir tahun. Jadi untuk saat ini harga BBM belum perlu dinaikkan,” kata Tjatur.

Harga minyak beranjak di perdagangan Asia, Kamis (11/6). Kontrak berjangka utama New York menyebutkan minyak mentah light sweet untuk pengiriman Juli naik 57 sen menjadi 71,90 dollar AS, merupakan posisi tertinggi dalam delapan bulan. Adapun minyak mentah Brent untuk penyerahan Juli naik 45 sen pada 71,25 dollar AS per barrel.

Harga minyak juga terpicu oleh menurunnya dollar AS karena para investor terdorong oleh harapan ekonomi global akan berbalik naik (rebound), yang membuang mata uang AS itu, dan beralih kepada mata uang yang memberikan imbal hasil (yield) lebih baik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan rata-rata ICP (Indonesian Crude Price/harga minyak Indonesia) hingga akhir Mei masih di kisaran 50 dolar AS per barel. “Selama rata-rata ICP di bawah 65 dolar AS per barel maka APBN masih aman jadi tambahan penerimaan migas masih lebih besar dibandingkan tambahan subsidinya,’ kata Pri Agung kemarin.

Pengamat Ekonomi Indef Ikhsan Modjo memprediksi hingga dua atau tiga bulan ke depan atau hingga harga minyak dunia masih menyentuh angka 110 dolar AS per barel maka harga BBM belum akan naik. “Masih aman. Kalau naik di atas 110 dolar AS per barel baru bahaya,” katanya.

DPR Minta Klarifikasi Pertamina

Wartaone.com, 10 Juni 2009
Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi VII mendengar isu, ada capres yang memanfaatkan PT Pertamina (Persero) untuk memberikan penawaran lebih besar terhadap saham Elnusa (ELSA).

“Saya minta klarifikasi dari Pertamina soal keterlibatan salah satu capres dalam menentukan penawaran harga saham ELSA. Pertamina menawarkan saham ELSA jauh lebih tinggi dari harga wajarnya,” ucap Anggota DPR Komisi VII, Tjatur Sapto Edi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Rabu (10/6).

Tjatur mengatakan, beruntung ada salah satu komisaris di Pertamina yang menentang rencana tersebut. Menurutnya, rencana pembelian saham ELSA sebenarnya bagus kalau memang sesuai dengan bisnis inti Pertamina.

Namun yang harus diperhatikan adalah, besarnya harga saham. “Harga yang ditawar pertamina jauh lebih tinggi dari harga yang dirilis di bursa. Anehnya, dana lebihnya bakal dipakai untuk kampanye presiden,” kata Tjatur.

Tjatur menambahkan, ia bahkan mendengar Pertamina sudah menyiapkan dana yang fantastis untuk membeli ELSA. “Pertamina siapkan dana hingga US$ 92 juta. Dana sebesar ini sangat bagus kalau dipakai untuk meningkatkan produksi minyak Pertamina,” ucapnya.

Karena itu, tambah Tjatur, seluruh direksi Pertamina diharapkan menunjukan sikap netral. Jangan bersandar dan memihak pada salah satu capres tertentu.

“Pertamina sebagai perusahaan nasional harus netral. Jangan berpihak pada siapapun,” tandasny

Nasib Sutanto di Pertamina Ditentukan 15 Juni

detikFinance.com, 10 Juni 2009

Jakarta – Posisi Komisaris Utama Pertamina Jenderal Sutanto yang juga menjadi relawan pendukung SBY-Boediono akan dibahas dalam RUPS Pertamina tanggal 15 Juni 2009.

Menurut Dirut Pertamina Karen Agustiawan, jabatan direksi dan komisaris BUMN merupakan wewenang penuh Menneg BUMN.

“Kami itu direksi dan komisaris diangkat Menneg BUMN. Silakan saja tanya ke Menneg BUMN. Akan ada RUPS 15 Juni, materi ini akan dibahas di RUPS,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2009).

Namun Karen mengakui pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian BUMN yang melarang semua pegawai BUMN berpartisipasi dalam aktivitas partai dan pemilihan presiden.

“Kami sudah terima surat dari BUMN bahwa pegawai Pertamina tidak boleh terlibat dalam partai dan pilpres,” ujarnya.

Partai Demokrat memang mengaku Sutanto menjadi salah seorang relawan pendukung SBY-Boediono. Namun karena bukan tim sukses yang terdaftar di KPU, Partai Demokrat berasumsi posisi Sutanto sebagai relawan seharusnya tidak mengganggu kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menaggapi hal ini, sejumlah pihak pun meminta Sutanto segera mundur dari jabatannya di Komisaris Utama Pertamina.

“Direksi dan komisaris Pertamina harus menjaga netralitas mereka selama pemilu,” kata anggota Komisi VII FPAN Tjatur Sapto Edy.(lih/dnl)

Komisi VII DPR Sepakati Asumsi RAPBN 2010

Republika Online, 03 Juni 2009

JAKARTA — Komisi VII DPR menyepakati sejumlah asumsi yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun 2010.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.

Asumsi hasil kesepakatan itu selanjutnya dibawa ke Pantia Anggaran guna mendapat persetujuan.

Sejumlah asumsi yang disepakati adalah harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) antara 50-70 dolar AS per barel dan volume produksi minyak mentah 960 barel per hari.

Selanjutnya, juga disepakati asumsi volume BBM bersubsidi RAPBN 2010 sebesar 36,504 juta kiloliter yang terdiri dari premium 21,454 juta kiloliter, solar 11,25 juta kiloliter, dan minyak tanah 3,8 juta kiloliter.

Asumsi tersebut sudah termasuk bahan bakar nabati sebesar 777.000 kiloliter yang terdiri dari biodiesel sebagai pengganti solar sebanyak 562.000 kiloliter dan bioetanol yang merupakan substitusi premium 214.000 kiloliter.

Namun, Airlangga mengatakan, kesepakatan volume BBN menunggu keluarnya revisi Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Tertentu.

Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo mengatakan, revisi perpres sudah berada di Sekretariat Negara untuk selanjutnya ditandatangani presiden.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menyangsikan pemerintah mencapai target produksi minyak sebesar 960.000 barel per hari. “Target produksi itu terlalu optimis. Saya perkirakan hanya tercapai 936.000 barel per hari,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah selalu salah memprediksikan volume produksi minyak, sehingga mempengaruhi ketahanan APBN. Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII DPR lainnya, Alvin Lie. Menurut dia, dengan target produksi 960.000 barel per hari, berarti pemerintah tidak mengalami kemajuan.

Namun, Purnomo mengatakan, target produksi tersebut sudah merupakan angka optimum setelah memperhitungkan penurunan produksi secara alamiah. - ant/ahi
 

Rl Harus Swasembada BBM di 2012

Media Indonesia, 05 Juni 2009

Jalang Sumantri

Tantangan terbesar ada pada perubahan paradigma yang lebih menyukai impor- ketimbang memproduksi sendiri.

INDONESIA memang tergolong negara yang unik dalam urusan bahan bakar minyak (BBM), Kita memiliki produksi minyak mentah yang lumayan besar, namun ternyata tidak memi¬liki kilang untuk rnemproses hasil eksplorasi itu.

Akibatnya Indonesia harus mengirim terlebih dulu ke luar negeri hasil minyak mentahnya, Setelah itu, baru mendatangkan dari negeri minyak siap pakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Wakil presiden Jusuf Kalla ternyata bukanlah orang yang tidak bisa menghadapi kenyataan itu. Karena itu, keluarlah putusan yang penting, yakni pemerintah bakal mengakhiri impor BBM dalam dua tahun mendatang.

 ”Pokoknya kita harus swasembada nasiomal BBM. Dalam 2-3 tahun kedepan kita tidak lagi impor BBM,” kata Wapres Jusuf Kalla seusai Rapat Neraca Gas dan Pembangunan Kilang milik PT Pertamina di Kantor Wapres, Rabu (3/6).

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala BKPM M Lutfi, Dirjen Migas Evita Legowo, dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Karena itu, tambah Wapres, ia mendukung langkah PT Pertamina (persero) membangun tiga kilang baru.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengungkapkan tiga kilang yang dibangun yaitu di Banjarnegara, Tuban, dan ekspansi di Balongan. Semua mempunyai prioritas.

Banyak kepentingan

Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, salah satu penghambat dari swasembada BBM tersebut adalah paradigma pemerintah dan Pertamina yang belum berubah yaitu lebih suka impor ketimbang produksi ataupun membeli /off taker dari produsen dalam negeri.

“Alasannya mengimpor lebih hemat daripada memproduksi BBM, padahal kalau saja setiap lima tahun ada pembangunan kilang, kita sudah swasembada BBM dari dulu karena cadangan yang kita miliki sebenarnya bisa kita maksimalkan. Namun karena banyak kepentingan yang bermain dalam impor minyak tersebut, akhitnya tetap saja impor dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurtubi menyebutkan menyebutkan kebutuhan konsumsi BBM pada 2009 diperkirakan 1,5 juta barel per hari. Sebaliknya, kapasitas saat ini adalah 1,040 juta barel per hari sehingga ada selisih besar 450 ribu barel perhari. Pada 2010, kebutuhan BBM diperkirakan akan semakin meningkat. “Bisa di atas 1,6 juta barel per hari,” ungkap Kurtubi.

Dia mengatakan jika pemarintah mencanangkan swasembada BBM, pemerintah dan pertamina sebagai pelaksana penyediaan pasokan dan distribusi BBM nasional harus mendorong kemudahan sistem atau aturan untuk membangun kilang secara besar-besaran.

 “Namun yang lebih penting juga adalah pengaturan konsumsi dalam negeri ditekan seefisien mungkin dan terus kembangkan energi alternatif pengganti BBM karena suatu saat cadangan minyak kita akan habis,” katanya.

Dalam pandangan anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, meski merupakan ide yang baik, target swasembada BBM 2-3 tahun ke depan masih sulit direalisakan.

“Gagasan Wapres memang sejalan dengan cita-cita menuju kemandirian energi. Namun,dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan masih berat karena yang harus dibangun itu minimal dua kilang besar untuk dapat menampung minyak dan BBM 300-350 ribu barel,” ujarTjatur.

Menurutnya, jangka waktu yang ideal untuk terjadinya swasembada BBM adalah lima tahun ke depan. Yang pasti butuh usaha besar untuk mewujudkan swasembada BBM. (Che/E-2)